Ini Sejumlah Persoalan Wilayah dan Perkotaan

Satu pejabat pemerintah mengemukakan soal sejumlah isu wilayah dan perkotaan masih mengemuka di Indonesia.
Anitana Widya Puspa | 21 Juli 2017 23:35 WIB
Ilustrasi - Bisnis

Bisnis.com,JAKARTA - Satu pejabat pemerintah mengemukakan soal sejumlah isu wilayah dan perkotaan  masih mengemuka di Indonesia.

Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Rido Matari Ichwan memaparkan beberapa persoalannya antara lain belum terpenuhinya Standar Pelayanan Perkotaan (SPP), rendahnya daya saing kota serta belum optimalnya pengelolaan perkotaan.

Rido mengatakan, untuk dapat menyelesaikan isu-isu perkotaan memang diperlukan mendengar dari banyak kalangan, termasuk para senior yang telah berpengalaman menangani isu-isu perkotaan.

Saat ini, Rido menerangkan, banyak kebijakan dan konsep pembangunan perkotaan seperti arahan pengembangan perkotaan dalam Undang-Undang Penataan Ruang (UU 26 tahun 2007,-red) dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah (UU 23 tahun 2014).

Kemudian arahan pengembangan perkotaan dalam Undang-Undang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional. Kemudian arahan kebijakan, strategi, dan rencana pengembangan perkotaan di dalam Peraturan Pemerintah (PP) rencana tata ruang wilayah nasional (RTRWN).

Selain itu, ada Kebijakan, Strategi, dan Rencana Pengembangan Perkotaan di dalam Perpres Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (Perpres 2/2015 tentang RPJMN)

“Kemudian, Kebijakan dan Strategi Pembangunan Perkotaan Nasional 2015-2045 (KSPPN), Rencana Strategis Kementerian PUPR sampai pengembangan infrastruktur PUPR di Kawasan Perkotaan berdasarkan Konsep Kota Cerdas Berkelanjutan,”katanya melalui keterangan resminya dikutip Junat (21/7/2017).

Dari arahan, kebijakan dan konsep pembangunan perkotaan tersebut, lanjut Rido, pada akhirnya diperlukan strategi pembangunan perkotaan terencana dan implementatif, agar isu perkotaan secara perlahan dapat diselesaikan.

Dalam pertemuan tersebut hadir tokoh perkotaan yang juga mantan Menteri Pekerjaan Umum periode 1998-1999, Rachmadi Bambang Sumadhijo, mantan Sekretaris Jenderal Kementerian PU, Agus Wijanarko, mantan Dirjen Pembiayaan Perumahan, Maurin Sitorus serta seluruh perwakilan unit organisasi (Unor) di Kementerian PUPR.

Tag : perkotaan
Editor : Martin Sihombing

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Top